Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) mengatur tentang Karang Taruna sebagai wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.

📜 Permensos No. 9 Tahun 2025

Tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Diundangkan: 11 Agustus 2025

Latar Belakang

Permensos No. 9 Tahun 2025 ditetapkan untuk mengoptimalkan Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

Pengertian Karang Taruna

Berdasarkan Permensos terbaru, Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.

Perubahan Penting

1. Keanggotaan (Warga Karang Taruna)

Usia Anggota: 16 - 30 tahun (sebelumnya 11-45 tahun)

Sistem keanggotaan: Stelsel Pasif - setiap generasi muda berusia 16-30 tahun di Desa/Kelurahan otomatis menjadi Warga Karang Taruna

2. Syarat Usia Pengurus per Tingkatan

Tingkatan	Usia Minimal Pengurus
Desa/Kelurahan	16 tahun (Warga Karang Taruna)
Kecamatan	17 tahun
Kabupaten/Kota	20 tahun
Provinsi	25 tahun
Nasional	30 tahun

3. Masa Bakti Kepengurusan

Kepengurusan Karang Taruna dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Nasional memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.

4. Larangan untuk Pengurus Desa/Kelurahan

⚠️ Pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan DILARANG menjadi anggota salah satu partai politik.

Prinsip Karang Taruna

Kepahlawanan
Kejuangan dan Keperintisan
Kesetiakawanan Sosial
Kearifan Lokal
Berjiwa Sosial
Kemandirian
Kebersamaan
Partisipasi
Lokal dan Otonom
Nonpartisan (tidak berpihak pada partai politik)

Struktur Kepengurusan

Karang Taruna memiliki kepengurusan berjenjang dari tingkat:

Desa/Kelurahan - unit terkecil dan paling dasar
Kecamatan - koordinasi tingkat kecamatan
Kabupaten/Kota - koordinasi tingkat kabupaten/kota
Provinsi - koordinasi tingkat provinsi
Nasional - koordinasi tingkat nasional

Hubungan Tata Kerja

Hubungan antar tingkatan bersifat:

Koordinatif
Konsultatif
Konsolidatif
Komunikatif
Kolaboratif
Harmonis

Pembinaan Karang Taruna

A. Pembina Umum

Tingkat	Pembina Umum
Nasional	Menteri Dalam Negeri
Provinsi	Gubernur
Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota
Kecamatan	Camat

B. Pembina Teknis

Tingkat Nasional:

Menteri Sosial
Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa
Menteri Pemuda dan Olahraga

Tingkat Provinsi: Kepala Dinas Sosial Provinsi dan/atau instansi terkait

Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait

Tanggung Jawab Pemerintah

Menteri Sosial

Menetapkan standar dan indikator nasional
Melakukan program percontohan
Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan
Mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat nasional
Memberikan penghargaan
Melakukan sosialisasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja
Pembinaan dan pengawasan Karang Taruna
Mengalokasikan anggaran

Gubernur

Menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna provinsi
Membina Karang Taruna provinsi
Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan
Melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan provinsi
Mengalokasikan anggaran
Melakukan pemberdayaan Karang Taruna
Memberikan penghargaan
Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Bupati/Wali Kota

Menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota
Membina Karang Taruna Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota
Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan
Melibatkan Karang Taruna dalam program pembangunan kabupaten/kota
Mengalokasikan anggaran
Melakukan pendataan Karang Taruna Desa dan Kelurahan

Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Majelis Pertimbangan adalah wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna.

Anggota Majelis Pertimbangan terdiri dari:

Mantan pengurus
Tokoh agama
Tokoh masyarakat
Tokoh adat
Pemerintah
Pemerintah daerah
Pelaku usaha

Poin Penting yang Harus Diketahui

✅ Keanggotaan Otomatis

Setiap pemuda usia 16-30 tahun di Desa/Kelurahan otomatis menjadi Warga Karang Taruna (sistem stelsel pasif).

✅ Nonpartisan

Pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan tidak boleh menjadi anggota partai politik.

✅ Masa Bakti 5 Tahun

Kepengurusan di semua tingkatan (Desa/Kelurahan s/d Nasional) memiliki masa bakti 5 tahun.

Download Dokumen Resmi

📥 Unduh Dokumen Permensos:

📄 Permensos No. 9 Tahun 2025 (PDF)

📄 Permensos No. 25 Tahun 2019 (PDF)

Sumber dan Referensi

Untuk informasi lebih lengkap tentang regulasi Karang Taruna, kunjungi:

Kontak Informasi

Untuk konsultasi terkait implementasi Permensos atau pembinaan Karang Taruna, hubungi:

Dinas Sosial Kota Cimahi

Alamat: Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No.1, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi
Telepon: (022) 6654274
Website: dinsos.cimahikota.go.id

Landasan Hukum Organisasi